BERITA

Dosen Prodi Geografi Ikuti FGD Kebijakan Satu Peta


27 May 2017

DOSEN PRODI GEOGRAFI IKUTI FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) KEBIJAKAN SATU PETA

Kebijakan satu peta merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang penyusunannya dilatar belakangi oleh informasi geospasial tematik yang tumpang tindih (overlapping) satu sama lain. Akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, pelaksanaan berbagai program pembangunan seringkali berkonflik dengan pemanfaatan ruang.

Dalam rangka mendukung amanat Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 khususnya terkait Informasi Geospasial Tematik Tata Ruang dan meningkatkan kualitas teknis penyusunan Tata Ruang, maka pada tanggal 19 Mei 2017 diadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion). Bertempat di Hotel Layette Yogyakarta, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang tersebut dihadiri oleh 30 orang, terdiri oleh praktisi pemetaan, akademisi, dan pemangku jabatan. Pada kesempatan tersebut dua orang dari Prodi Geografi Universitas Amikom Yogyakarta turut hadir memenuhi undangan.

FGD kebijakan satu peta

Hadir sebagai narasumber, yaitu Prof. Dr. Hartono, Projo Danoedoro, M.Sc., Ph. D., dan Bowo Susilo , S.Si., M.T. ketiganya berasal dari fakultas Geografi UGM. Dalam paparannya, ketiga narasumber memberikan beberapa arahan, terkait sumber data spasial, visualisasi data, dan aspek- aspek yang harus dimasukkan dalam penyusunan tata ruang skala detail. Salah satu data spasial yang dapat digunakan sebagai masukan adalah data yang diperoleh dari satelit atau data penginderaan jauh. Satelit Himawari yang merekam bumi setiap 10 menit sekali dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan tata ruang. Aspek kebencanaan juga perlu dimasukkan dalam penyusunan tata ruang, mengingat Indonesia adalah negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana alam (letusan gunungapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dll). Pemetaan dengan pendekatan sistem lahan dirasa tepat untuk mengakomodir aspek bencana. Visualiasasi informasi geospasial juga mendapatkan perhatian serius dari narasumber. Perkembangan bidang ICT (information and communication technologies) yang sangat cepat sehingga visualisasi informasi geospasial juga harus menyesuaikan perkembangan tersebut. Visualisasi yang berbasis komputer namun tetap mengedepankan prinsip kartografis (sebagai sebuah seni dan ilmu pengetahuan) diharapkan dapat diterapkan dalam rangka penyebarluasan informasi geospasial.